web counter

Apalah Arti Sebuah Nama

JawaPos.com – Apalagi arti sebuah nama? Meski kita menyebut sekuntum mawar menggunakan nama lain, wanginya akan tetap semerbak, demikianlah istilah-istilah Juliet ketika merindukan kekasihnya, Romeo, pada drama tragedi Shakespeare, Romeo and Juliet. Namun, benarkah bahwa keberadaan pemilik nama jauh lebih penting daripada esensi arti nama itu sendiri?

Mari kita coba mengingat nama sapaan yang paling acapkali digunakan buat para pemimpin RI semenjak presiden pertama. Diawali dengan “Bung Karno”. Kata sapaan “bung” berkonotasi kebersamaan selaku “mitra seperjuangan” disertai rasa hormat pada pemimpin.

Lalu, muncullah “Pak Harto”. “Pak” adalah bentuk penghormatan pada seseorang pemimpin negara dan sosok yang lebih tua. Jauh tidak selaras, muncullah nama Habibie yg kerap dianggap begitu saja tanpa kata sapaan tertentu.

Diikuti oleh “Gus Dur”. Sejatinya istilah sapaan itu telah melekat jauh sebelum dia dipilih sebagai presiden. Kemudian, berurutan ada “Bu Mega” dan “Pak Beye”, yg lebih tak jarang dipanggil dengan “Megawati” & “SBY” -tanpa kata sapaan apa pun. Serupa, buat periode ini, media cetak atau daring berikut yg tua, muda, & anak-anak akan lantang memanggil “Jokowi”.

Sejenak, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Akankah kita merasa khawatir bila membaca ataupun mendengar nama “Megawati”, “SBY”, & “Jokowi” tanpa embel-embel apa pun? Hampir pasti, jawabannya merupakan “tidak”. Sebab, telah terbentuk pembiasaan. Sudah lumrah. Atau sanggup jadi sebelum pertanyaan itu terlontar, fenomena tadi bahkan jauh lepas menurut pengamatan kita.

Deiksis Nama Diri, Ideologi, dan Kekuasaan

Kata sapaan merupakan deiksis nama diri yg mencerminkan identitas sosial, karakter, & interaksi peserta ujaran-penutur & pendengar (Levinson, 1983). Sebuah pilihan nama panggilan adalah bentuk riil representasi hubungan sosial dan seluruh aspek sosial yang mendasari pilihan.

Kata sapaan tidak lain adalah bagian dari bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan praksis sosial, insiden sosial, &, utamanya, konstruksi ideologis subjek (Haryatmoko, 2016). Selanjutnya, pada istilah sederhana, ideologi adalah (1) sistem nilai kolektif, yg mampu saja menyusup menjadi suatu kebenaran umum (Van Dijk, 2006) & (2) rekanan kekuasaan (Fairclough, 2013).

Perbedaan penggunaan deiksis mencerminkan dua lapis pergeseran nilai ideologi. Pertama, bergesernya cara pandang pada sebuah relasi kekuasaan. Struktur sistem kekuasaan di masyarakat telah berubah.

Hierarki kekuasaan sudah menyempit. Berbeda menggunakan Orde Baru yg beranalogi menggunakan era otoriter, seorang presiden, selaku pemimpin negara, bukan lagi ditinjau sebagai sosok yang “maha” -“mahatahu”, “mahakuat”, “maha disegani”, & “maha berkuasa”. Distansi antara pemimpin & yang dipimpin memudar. Tidak terdapat jarak. Posisi pembatas keduanya samar & melebur.

Selanjutnya, berubahnya interaksi dari struktur vertikal sebagai horizontal menggiring ke perubahan lapis ke 2. Terdapat degradasi sistem nilai pada rekanan sosial. Penggunaan istilah sapaan merupakan unsur penanda kesopanan.

Hilangnya penanda tadi berindikasi juga lunturnya adab kesantunan dalam berbahasa. Budaya “sungkem” kepada sosok yang selayaknya dituakan atau dihormati menjadi bagian menurut kebiasaan kesopanan pada berkehidupan berbudaya telah lenyap.

Bukankah, contohnya, buat menyapa seseorang atasan di lingkungan kerja saja selayaknya kita menyertakan istilah sapaan. Apalagi bila itu ditujukan pada sosok pemimpin tertinggi negara.

Berbahasa adalah bertindak menjadi subjek menurut bahasa. Di pundaknya bersemayam pencerahan penuh atas apa yang hendak dikatakan & bagaimana mengatakannya. Berbahasa merupakan juga sebuah upaya buat ambil bagian dalam suatu insiden sosial, yg berkelindan menggunakan nilai-nilai kolektif budaya.

Oleh karena itu, berbahasa bukan sekadar tindakan bertutur kata, tapi juga, & inilah yang lebih hakiki, berbahasa mengandung makna “mematri jati diri bangsa”. Bagaimanapun juga, Indonesia (pernah) dikenal sebagai bangsa yang sangat santun, berbudaya, dan beradab. Akankah kita rela kehilangan semua itu?

Polarisasi dalam kontestasi politik sanggup jadi semakin meningkatkan kecepatan runtuhnya kesopanan berbahasa dalam umumnya, dan bertutur sapa pada khususnya. Tetapi, adalah tindakan yang bijaksana apabila kita selalu bisa menghargai dan menghormati keberadaan seseorang, siapa pun itu, tanpa wajibselalu putusan bulat dan mengikuti pendapat ataupun pilihannya.

Segera sesudah ini satu di antara dua kandidat akan mendapat mandat berdasarkan segenap rakyat Indonesia buat memimpin bangsa. Sesegera itu pulalah rasa hormat kepada seseorang pemimpin tertinggi negara patut kita berikan. Siapa pun itu. (*)

*) Dosen luar biasa Universitas Kristen Petra Surabaya